Percetakan Tambak dan Sawah Dinilai Jadi Kedok Tambang Liar di Takalar

SULSEL | Takalar, infolibasmalaka.com – Maraknya tambang galian baik berupa tanah timbunan, pasir campuran atau batu gunung, dengan kedok percetakan sawah dan tambak, dinilai hanya sebagai modus menjamurnya tambang tak berizin atau tambang liar di Takalar, Sulsel.

Hal ini berdampak pada rusaknya ekosistem dan lingkungan di Takalar. Seperti yang berlokasi di lingkungan Balang dan Kalebalang Kelurahan Bontokadatto, kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel) kab.Takalar, tambang liar sudah membuat kubangan, dan menghabisi hutan yang akan berakibat pengrusakan lingkungan.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pewarta Merah Putih (APMP) Cabang Kabupaten Takalar, Sahabuddin Jaya.

“Banyak Percetakan sawah dan percetakan tambak itu hanya modus, karena sebenarnya ini tambang liar atau ilegal, yang tak memiliki perizinan sesuai yang telah di tentukan oleh UU,” ungkap sahabuddin Jaya.

“Banyaknya oknum tak bertanggung jawab menjadi penambang liar, yang hanya memikirkan keuntungan semata, yang berakibat rusaknya lingkungan, dan masyarakat setempat menjadi penanggung dari sebuah kesalahan orang yang tak bertanggung jawab tersebut,” pungkas Sahabuddin.

Ia menambahkan di kabupaten Takalar khususnya, ada puluhan tambang liar yang mulai dari kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut), Pattallassang, Polsel, Marbo, Sanrobone dan Galesong, yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan pemerintah provinsi Sulsel.

“Saya meminta kepada bapak Kapolda Sulsel sebagai orang baru di Sulawesi Selatan, dan Kapolres Takalar agar segera menindak tegas pelaku tambang liar yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya kabupaten Takalar,”, harapnya.

Sesuai dari hasil investigasi pihaknya, Jaya menambahkan ada beberapa oknum petugas, yang bermain di dalam kegiatan tambang liar tersebut, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Tambang liar ini juga dapat menghancurkan situs kemerdekaan Republik Indonesia, yang berada di kelurahan Bulukunyi, yakni monumen Nasional Lapris, titisan pahlawan nasional Ranggong Daeng Romo, Karena di sekelilingnya telah di tambang batu gunungnya untuk diperjualbelikan, tanpa memiliki Izin pertambangan dari instansi pemerintah provinsi Sulsel”, tegasnya

Dihubungi awak media ini lewat watshaap ketua umum forum Barapi,Dirman danker sangat menyesalkan kalau demikian adanya.

Kalau memang hanya bermodalkan rekomendasi percetakan tambak dan sawah berarti sudah tidak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dinegri ini dan bisa kena sanksi yang menyatakan bahwa,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 merumuskan:
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kami dari berharap kepada tim terpadu Kabupaten Takalar supaya secepatnya menertibkan tambang-tambang tersebut sebelum kami mengambil langkah yang kami anggap benar, ujarnya.(Tim/Red)