Tiga Legislator Dari Fraksi Laporkan Ketua DPRD Surabaya ke Badan Kehormatan.

Surabaya. Infolibasmalaka – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya membantah, akan memanggil Ketua DPRD setempat Adi Sutarwijono, menindak lanjuti laporan penolakan usulan pembentukan Panitia Khusus percepatan penanganan Covid-19.

Ketua BK DPRD Surabaya Badru Tamam mengatakan bahwa dirinya akan menemui kedua belah pihak dan meminta keterangan dari yang bersangkutan.

“Bahasanya tidak begitu. Saya tidak pernah bilang memanggil ketua dewan, tapi saya akan menemui mereka (terlapor dan pelapor) untuk meminta keterangan”, kata Badru Tamam di Surabaya, Jumat (8/5/2020).

Diketahui ada tiga legislator dari Fraksi Demokrat-NasDem, Fraksi PKB dan Fraksi PAN-PPP yang melaporkan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono ke Badan Kehormatan, karena dinilai tidak merespons usulan lima fraksi soal pembentukan Pansus percepatan penanganan Covid-19.

Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Imam Syafi’i dan Bendahara Fraksi PKB Camelia Habibah melapor ke BK pada pada Senin (4/5/2020), sedangkan anggota Fraksi PAN-PPP Juliana Eva Wati pada Rabu (6/5/2020).

Badru juga menyebutkan, setiap ada laporan dari anggota dewan maupun dari masyarakat yang masuk ke BK akan diproses dan ditindak lanjuti sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku di DPRD Surabaya. Terkait dengan laporan tiga anggota dewan tersebut, Badru mengatakan setelah tujuh hari surat itu masuk, BK akan menemui pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangan. Namun sebelum itu, BK akan mengundang pakar hukum sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan pada pekan depan.

Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Imam Syafi’i sebelumnya juga mengatakan lima fraksi di DPRD Surabaya sudah memasukan surat usulan pembentukan pansus untuk pengawalan percepatan penanganan Covid-19 di Surabaya kepada Ketua DPRD Surabaya dua pekan lalu. Hanya saja, hingga saat ini surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Surabaya. Tapi kemudian yang muncul adalah surat dari ketua dewan yang meminta fraksi-fraksi memaksimalkan fungsi yang ada di komisi-komisi untuk penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan alasan tidak perlu membentuk panitia khusus penanganan Covid-19 karena rapat komisi-komisi DPRD selama ini dengan pemerintah kota setempat dan pihak lain berlangsung aktif dengan sistem daring.

“Rapat itu memberi masukan, saran dan pendapat kepada pemerintah kota terkait penanganan Covid-19 atau pihak lain yang terkait. Pimpinan dan anggota komisi juga bisa menggali data-data dari pemkot atau pihak lain”, ujar Adi.(Sum/Dwi)